IJAZAH ADA DI TANGAN PEMILIKNYA, BUKAN DI MK ATAU DI ORANG LAIN. ITU PRIVASI?
Saya bukan Jokowi lovers, bukan juga pendukung si A, si B, si C, si D, atau si E...
Saya berada diposisi netral untuk menjawab pertanyaan banyak orang tentang keabsahan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari sudut pandang saya pribadi.
Berdasarkan data:
1. Gibran menyelesaikan pendidikan sembilan tahun pertamanya di Surakarta, sebelum kemudian pindah ke Singapura di mana ia belajar di Sekolah Menengah Orchid Park Secondary School.
2. Lulus dari sekolah menengah, Gibran mendaftar di di Universitas Teknologi Sydney (UTS Insearch), dimana ini adalah program persiapan atau jalur (pathway) bagi mahasiswa asing di Australia sebelum kembali ke Singapura.
3. Ia kemudian meneruskan pendidikannya dan memperoleh diploma dari Institut Pengembangan Manajemen Singapura yaitu Management Development Institute of Singapore (MDIS), dan lanjut ke University of Bradford, dimana universitas ini merupakan mitra MDIS di Britania Raya tempat ia merampungkan pendidikan tinggi dengan gelar Bachelor of Science (B.Sc) di bidang Marketing pada tahun 2010.
??
Dalam hal ini, Gibran telah mengikuti proses peninjauan atau penggabungan jalur pendidikan lain (seperti program lanjutan atau pathway) di UTS Insearch, Sidney. Itu sebabnya dia bisa melanjutkan kembali pendidikannya di MDIS Singapura.
Apa yang kemudian menjadi persoalan?
Ada bagian dari kelompok masyarakat menilai terdapat kejanggalan substantif pada Surat Keterangan Kesetaraan Nomor TI29149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
pada 6 Agustus 2019, dan mempertanyakan prosedur dan keabsahan dokumen penyetaraan di Indonesia atas pendidikan Gibran di Singapura dan Sidney, Australia tersebut.
Pertanyaan selanjutnya:
Apakah Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI mempunyai STANDAR RESMI terkait penyetaraan pendidikan luar negeri?
Perlu kita ketahui bersama bahwa sistem pendidikan internasional tidak selalu menggunakan struktur, jenjang, maupun nomenklatur yang sama dengan sistem pendidikan yang digunakan di Indonesia. Itulah sebabnya perlu dilakukan penyetaraan oleh institusi Indonesia yang berwenang.
Dalam hal ini, yang harus dilihat bukan hanya apakah yang bersangkutan pernah sekolah, di mana sekolahnya, dan apakah lulus, tetapi perlu di cek :
a. dokumen apa yang diterbitkan?
b. jenjang/program apa yang ditempuh?
c. status lembaga penerbitnya?
d. apa yang menjadi dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan yang disyaratkan di Indonesia? (komponen akademik, seperti penyandingan mata pelajaran, hasil pembelajaran, standar kompetensi lulusan, transkrip nilai, jumlah satuan kredit atau durasi masa studi).
Kemendikbud RI kemudian telah menerbitkan Surat Penyetaraan terkait riwayat pendidikan Gibran di luar negeri. Catat ya! Surat penyetaraan, dimana ini merupakan evaluasi hasil belajar dan kesesuaian kurikulum, bukan penerbitan ijazah atau sertifikat kelulusan baru.
Apakah ini menjadi kesalahan Gibran? Tergantung ...
Karena pada dasarnya Gibran hanya pihak yang mengajukan penyetaraan riwayat pendidikannya di luar negeri ke institusi yang berwenang di Indonesia. Dan dengan terbitnya Surat Penyetaraan oleh Kemendikbud RI inilah yang kemudian digunakan oleh Gibran untuk mendaftar sebagai cawapres kala itu.
Sekarang tinggal kita melihatnya dari sudut pandang yang mana?
1. Jika dari sisi politik, jelas akan bicara kepentingan masing². Siapa berada di pihak siapa, maka dia akan bicara sesuai kepentingan pihak tersebut.
2. Jika dari sisi pendidikan, maka perlu dipertanyakan standarisasi penyetaraan pendidikan luar negeri yang dibuat oleh Kemendikbud RI.
Sebagai pihak yang netral, saya sendiri berpendapat bahwa Gibran sudah menempuh prosedur administratif terhadap riwayat pendidikannya di luar negeri, dengan meminta Surat Penyetaraan dari institusi resmi Indonesia yang berhak mengeluarkan suket tersebut.
Jika kemudian ditemukan ketidaksesuaian, ketidakbenaran, tidak layak, dsb, dst, dll-nya dalam status kesetaraan dokumen tersebut, maka yang harus dipertanyakan adalah Kemendikbud RI sebab yang berhak dan diberikan otoritas penuh untuk menerbitkan Suket Penyetaraan di Indonesia ini adalah kementerian yang membidangi pendidikan, apakah APA ADANYA atau ADA APANYA ???
Demikian kura-kura..
??Sumber : Mrs Vici??
