Gugatan Warga Kalbar, Ketika Asap Tak Kunjung Padam, Presiden hingga Kapolri Dibawa ke Meja Hijau
Pontianak, 17 September 2026. Kabut asap masih menyelimuti langit Kalimantan Barat. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Pontianak menembus angka 746 kategori berbahaya. Sekolah-sekolah diliburkan. Penerbangan terganggu. Transportasi sungai lumpuh lebih dari 45 hari. Warga yang selama ini hanya bisa pasrah, kini memilih jalur yang lebih serius, menggugat negara.
---
10 Tergugat, 14 Turut Tergugat
Tim Hukum Nafas Kalimantan Barat resmi mendaftarkan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor register 292 . Mereka tidak main-main. Ada 10 pihak yang digugat, di antaranya:
· Presiden RI (Prabowo Subianto)
· Wakil Presiden RI (Gibran Rakabuming Raka)
· Kementerian Kehutanan
· Kementerian Lingkungan Hidup
· Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo)
· Kepala BNPB
· Menteri Kesehatan
· Menteri Keuangan
· Gubernur Kalimantan Barat (Ria Norsan)
· Kapolda Kalimantan Barat
Selain itu, 14 pihak lain turut ditarik sebagai turut tergugat, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar, BPBD Kalbar, serta seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat .
Dalil utama gugatan ini sederhana karhutla dan kabut asap adalah bencana berulang setiap tahun. Pemerintah seharusnya sudah tahu risikonya. Tapi pencegahan struktural dinilai tidak pernah dilakukan dengan memadai.
"Ini bukan bencana yang baru. Ini adalah bencana yang setiap tahun ada. Pola berulang ini membuktikan pandangan kami bahwa para tergugat sebenarnya telah mengetahui adanya potensi bencana asap mengenai risiko bencana dari karhutla," ujar Glorio Sanen, Ketua Tim Hukum Nafas Kalbar .
"Namun, kami menganggap para tergugat gagal dalam mengambil langkah pencegahan struktural yang memadai. Oleh karena itu, kelalaian tersebut kami kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum" .
---
Tuntutan: Bencana Nasional, Anggaran Darurat, hingga Pemulihan Korban
Dalam gugatannya, Tim Hukum Nafas Kalbar mengajukan permohonan provisi tindakan sementara sebelum pokok perkara diputus. Isinya:
1. Menetapkan karhutla dan kabut asap di Kalbar sebagai bencana nasional. Alasannya: pemerintah daerah dinilai tidak mampu secara anggaran dan sumber daya.
2. Memerintahkan Menteri Keuangan mengalokasikan anggaran darurat untuk Pemprov Kalbar dan kabupaten/kota terdampak.
3. Memerintahkan Gubernur dan pemerintah daerah bertindak cepat dalam penanganan darurat .
Anggaran darurat itu dibutuhkan untuk penanganan kesehatan darurat, operasi modifikasi cuaca, pemadaman api bawah tanah di lahan gambut, hingga bantuan logistik bagi masyarakat .
Dalam pokok gugatannya, mereka meminta:
· Penanggulangan karhutla yang lebih serius
· Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan secara transparan
· Pemulihan korban di sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi
· Pencegahan dan mitigasi agar bencana serupa tidak terulang
Gugatan ini bukan sekadar perkara hukum. Ini adalah cermin dari kegagalan sistemik yang sudah berlangsung puluhan tahun. Karhutla datang setiap tahun, seperti tamu yang tak diundang tapi selalu diberi tempat. Dan warga Kalbar yang setiap tahun harus menghirup asap, menutup sekolah, dan kehilangan pendapatan kini memilih untuk tidak lagi diam.
Mereka menggugat Negara!
---
Repost : Andrian Saputra
#Kalbar #Karhutla #KebakaranHutan
