JERAT HUKUM TERHADAP PELADANG: DI MANA KEADILAN BAGI MASYARAKAT ADAT?
Oleh :IWAN KRISNANTO, S.H., C.P.L.A.
1. Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan merupakan kewajiban negara untuk melindungi lingkungan. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara cermat, proporsional, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat adat.
Bagi masyarakat Dayak di Kalimantan, berladang bukan sekadar mata pencaharian, melainkan tradisi turun-temurun dan sumber penghidupan keluarga. Karena itu, praktik berladang tradisional perlu dibedakan dari pembakaran yang menyebabkan kebakaran tidak terkendali atau kerusakan lingkungan.
Saya turut prihatin atas kasus Sabarnu, terduga pembakar lahan untuk berladang di Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur. Peristiwa ketika anaknya bersujud di hadapan kepolisian untuk memohon keringanan dan pembebasan ayahnya menjadi gambaran nyata beratnya persoalan yang dihadapi keluarga peladang.
Perkara ini perlu ditangani secara objektif dengan tetap menghormati proses hukum, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta menilai fakta dan bukti secara menyeluruh.
2. Hak Masyarakat Adat Harus Dilindungi
Perlindungan lingkungan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat adat atas tradisi dan sumber penghidupannya. Namun, kearifan lokal juga tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap setiap tindakan pembakaran yang melanggar hukum.
Aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan tujuan kegiatan, kondisi lahan, upaya pengendalian api, bukti, serta dampak yang ditimbulkan. Pendekatan pencegahan, sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan hukum harus diperkuat dengan melibatkan tokoh serta kelembagaan adat.
Masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai aturan pembukaan lahan, batas kegiatan yang diperbolehkan, dan kewajiban mencegah kebakaran.
??Iwan krisnanto, S.H, C.P.L.A yang juga Sebagai Ketua Umum FORUM REFORMASI STRATEGIS UNTUK TAMBANG DAN AGRARIA MASYARAKAT KALIMANTAN (FORTAMAS Kalimantan) yang saat ini sedang Menyelesaikan Megister Hukumnya di salah satu Fokultas Hukum, menegaskan kesiapan organisasi untuk menjadi mitra strategis pemerintah, kepolisian, kelembagaan adat, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong penyelesaian persoalan agraria serta lingkungan secara objektif dan berkeadilan.
FORTAMAS siap memberikan kajian, masukan hukum, serta informasi mengenai kondisi sosial dan adat masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara masyarakat adat dan negara tanpa mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum.
4. Kepastian Hukum Harus Diperjelas
Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan mengenai praktik berladang tradisional secara transparan. Setiap perubahan aturan harus disertai kejelasan ketentuan, sosialisasi, serta pelibatan masyarakat adat dan pemangku kepentingan terkait.
Tujuannya bukan hanya mencegah kebakaran dan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan berladang.
Berladang secara tradisional tidak serta-merta dapat dipandang sebagai kejahatan lingkungan. Penilaian hukum harus didasarkan pada fakta, bukti, unsur pelanggaran, dan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kearifan lokal secara proporsional.
Sebagai Ketua Umum FORTAMAS Kalimantan, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi dan kerja sama demi mewujudkan penegakan hukum yang tegas, cermat, manusiawi, dan berkeadilan.
Sebab, hukum yang berkeadilan bukan sekadar menghukum, melainkan juga memahami persoalan secara utuh, melindungi hak yang sah, dan menjaga keseimbangan antara kehidupan masyarakat adat dengan kelestarian lingkungan.
